SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

 

  1. A.    Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah ternyata juga  berdampak terhadap pengelolaan pendidikan. Otonomi pendidikan sebenarnya membantu  berkembangnya pendidikan  yang berbasis kepada layanan pendidikan yang sesuai atau melebihi kebutuhan dari harapan pelanggan. Namun, di sisi lain  dapat mengakibatkan mutu pendidikan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini menyebabkan diperlukannya sebuah standarisasi mutu agar dapat mempersempit kesenjangan mutu pendidikan antar daerah..Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam upaya quality assurance atau penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Tujuan pertama  dari sistem penjaminan mutu ialah proses yang handal, dalam arti bahwa dapat memberikan layanan yang diinginkan setiap saat tanpa variasi yang beragam

Penjaminan mutu di Indonesia mengacu pada negara-negara maju, tetapi dengan kondisi Indonesia sehingga aplikasinya dapat sesuai. Pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.  Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di Indonesia, Depdiknas mengembangkan sebuah Sistem Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP).

 

  1. B.     Pembahasan
  2. 1.      Definisi Mutu Pendidikan

Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai  pengertian mutu. Juran (1995) dalam Sambas mengatakan bahwa : “ mutu didefinisikan sebagai M-Kecil dan M-Besar,  M-Kecil adalah mutu dalam arti sempit, berkenaan dengan kinerja bagian organisasi, dan tidak dikaitkan dengan kebutuhan semua jenis pelanggan. M-Besar adalah mutu dalam arti luas, berkenaan dengan seluruh kegiatan organisasi yang dikaitkan dengan kebutuhan semua jenis pelanggan.

Depdiknas (2001) mengemukakan paradigma mutu dalam konteks pendidikan, mencakup input, proses, dan output pendidikan. input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yang dimaksud sesuatu adalah berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  Pasal 1 : “Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.”

  1. 2.      Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan kualitas  adalah seluruh rencana dan lndakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas (Elliot, 1993 dalam Uhar). Selanjutnya  Gryna (1988, dalam Uhar) menuliskan bahwa penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi secara efektif.  

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan erat kaitannya dengan manajemen mutu. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (quality control) dalam bentuk jaminan (assurance), agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan

Menurut Yorke (1997 dalam Uhar), tujuan penjaminan (Assurance) terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan ber­kesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.
  2. Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat clan dapat dipercaya.
  3. Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.
  4. Menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki.
  1. 3.   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasxal 3 :”Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.” Kemudian Undang-undang No. 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional,:”Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga diperlukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.

Untuk meningkatkan  mutu pendidikan Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan yang akan dijadikan acuan bagi kualitas pendidikan di Indonesia berupa peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar, yaitu standar isi, standar kompetensi  lulusan (SKL), standar kualifikasi dan kompetensi guru, standar pengelolaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar proses, dan standar pembiayaan.

SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selain itu standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.  Kemudian untuk memberikan acuan tentang proses implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan Permendiknas No.63 Tahun 2009 Tentang Sistem  Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). di Indonesia telah dilaksanakan melalui Six Sigma, TQM (Kaizen), akreditasi, ISO, Kategori Sekolah (Standar Pelayanan Minimal/SPM, Sekolah standar nasional/SSN, Sekolah Bertaraf Internasional/SBI ). Namun dalam pelaksanaannya di lapangan belum merata baiknya, kesenjangan mutu pendidikan setiap daerah sangat tinggi.

  1. C.    Penutup

Untuk mencapai  tujuan Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka dibutuhkan mutu pendidikan yang baik dan merata di seluruh wilayah NKRI. Layanan pendidikan harus ditingkatkan melalui Sistem peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 Standar nasional yaitu standar isi, standar kompetensi  lulusan (SKL), standar kualifikasi dan kompetensi guru, standar pengelolaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar proses, dan standar pembiayaan.

REFERENSI

Depdiknas. (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku1 , Konsep dan pelaksanaan. Jakarta. Balitbang. Depdiknas.

 

Sambas Ali Muhidin. Posted on 22 Oktober 2009.  Mutu Pendidikan, (Online), (http://sambasalim.com/pendidikan/mutu-pendidikan.html)

Peraturan menteri No. 63 Tahun 2009

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: